Gibran, PSI dan MK: Merunut perjalanan panjang Jokowi membangun dinasti politik

JAKARTA: Langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi orang nomor dua di negeri ini kian terang setelah berbagai hasil hitung cepat pemilihan presiden menunjukkan kemenangan Prabowo Subianto. Kemenangan ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya Jokowi dalam membangun dinasti politiknya di Indonesia.

Para pengamat mengatakan, upaya Jokowi untuk membangun dinasti politik telah dimulai sejak bertahun-tahun lalu, bahkan sebelum gaung pemilihan presiden bergema. Dirunut perjalanannya, dinasti politik Jokowi dimulai di awal 2019 ketika beredar rumor kepemimpinan tiga periode.

Lalu putra Jokowi, Gibran, dan menantunya Bobby Nasution tiba-tiba muncul di kancah perpolitikan Indonesia. Dengan pengalaman politik yang nyaris nihil, keduanya bahkan terpilih menjadi kepala daerah.

Semua ini kemudian bermuara pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Gibran layak maju menjadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto, menteri pertahanan yang mencalonkan diri jadi presiden untuk ketiga kalinya. 

Melihat hasil quick count dengan perolehan lebih dari 50 persen suara, mengalahkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (sekitar 25 persen) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (sekitar 16 persen), Prabowo dan Gibran akan melangkah ke tampuk pimpinan negeri ini.

DIMULAINYA DINASTI POLITIK

Pada 26 Februari 2021 di tengah kondisi pandemi COVID-19, Gibran dilantik menjadi walikota Solo, jabatan yang pernah diemban oleh Jokowi pada 2005 hingga 2012. Sebelumnya, tidak pernah ada yang mengira Gibran, seorang pengusaha katering, akan menjadi politisi apalagi jadi walikota.

Padahal pada 2018, Gibran pernah mengatakan tidak tertarik pada dunia politik. Tapi setahun kemudian pada 2019, Gibran bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Beberapa hari setelahnya pada Desember 2020, dia menyatakan diri ingin maju jadi calon walikota Solo, dan PDIP merestui.

"Masyarakat sipil ketika itu menyampaikan kekhawatiran, termasuk mengkritik PDIP, soal mengapa orang yang tidak punya pengalaman di partai politik dalam semalam bisa mencalonkan diri jadi walikota," kata Yoes Kenawas, pengamat politik dari Universitas Atma Jaya.

"Tapi dalam kasus Gibran, dia berkontestasi di kota tempat Jokowi sudah seperti sultan, raja. Solo adalah basis Jokowi, basis PDIP, tempat Gibran bisa menang mudah karena Jokowi dan PDIP punya banyak pendukung di sana."

Di tahun yang sama, menantu Jokowi Bobby Nasution juga diambil sumpahnya untuk menjadi walikota Medan, kota terbesar di Sumatra. Suami dari putri Jokowi, Kahiyang Ayu, ini juga didukung oleh PDIP.

Kritikan soal dinasti politik sudah menyeruak di kala Gibran dan Bobby mencalonkan diri pada 2020. Jokowi membantahnya.

"Dinasti apa? Pemilu ini ditentukan oleh rakyat. Semua orang berhak untuk memilih dan dipilih," kata Jokowi ketika itu kepada wartawan.

ISU TIGA PERIODE

Isu tiga periode muncul sebulan setelah Jokowi memulai kepemimpinan periode keduanya pada Oktober 2019. Ketika itu, para anggota MPR dilaporkan tengah membahas amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden lebih dari dua periode dengan dalih kehendak rakyat. Padahal konstitusi membatasi presiden Indonesia hanya bisa memimpin dua periode. 

Tensi pembicaraan soal isu ini meningkat setelah organisasi pendukung Jokowi, JokPro, pada 2021 menyerukan agar presiden bisa kembali ikut dalam pemilihan presiden 2024. 

Jokpro yang berarti Jokowi-Prabowo dibentuk pada Juni 2021 untuk mendukung Jokowi maju dalam pilpres 2024 dengan Prabowo sebagai cawapresnya. Alasannya, kedua tokoh tersebut dapat mempersatukan Indonesia dan memastikan terciptanya keamanan karena stabilitas politik.

Pada Maret 2021, Jokowi menyatakan keengganannya. "Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata dia.

Tidak jelas siapa yang pertama kali menyuarakannya. Namun masyarakat menolak amandemen yang akan memperbolehkan presiden menjabat hingga tiga periode.

Usul ini meredup ketika partai-partai, termasuk PDIP, telah menentukan calon presiden mereka sendiri pada 2023. Koalisi PDIP mengusung mantan gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sementara koalisi yang digawangi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengusung Anies Baswedan. 

SI BUNGSU JADI KETUA PARTAI 

Ketika isu tiga periode Jokowi seakan mulai menguap, tidak halnya dengan isu dinasti politik. Putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 23 September 2023. Dua hari kemudian, Kaesang ditunjuk jadi ketua umum PSI, isu dinasti politik dan nepotisme kembali mengemuka.

PSI sendiri dibentuk pada 2014 oleh para pendukung dan relawan Jokowi. Mengincar suara anak-anak muda dan milenial, PSI mengkampanyekan antikorupsi dan anti-intoleransi.

Yoes mengatakan, PSI adalah "proyek eksperimen" Jokowi untuk melihat apakah partai itu bisa masuk parlemen nasional dan menjadi kendaraan untuk meneruskan warisannya.

"Hal ini (penunjukan Kaesang) harus dilihat sebagai upaya Jokowi untuk membangun politik dinasti," kata Yoes.

"Jadi, ini adalah upaya sistematis untuk menjadikan PSI perahu Jokowi, karena Jokowi sadar bahwa kebanyakan relawannya bukanlah anggota PDIP."

Hal yang sama disampaikan oleh Jefferson Ng, peneliti di S Rajaratnam School of International Studies, Singapura, yang mengatakan bahwa PSI akan menjadi kendaraan bagi Jokowi untuk memberikan pengaruh pada perpolitikan Indonesia pasca-pemilu.

"Mengingat adanya hubungan khusus partai itu dengan Jokowi dan sekarang putranya yang memimpin, PSI berada di posisi yang tepat untuk mempengaruhi laju pemilihan legislatif nasional dan urusan politik pasca pemerintahan Jokowi," kata Jefferson.

PETISI MAHKAMAH KONSTITUSI 

Pada Agustus 2023, beberapa petisi - termasuk oleh anggota PSI - dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, hanya mereka yang berusia di atas 40 tahun yang boleh mencalonkan diri.

MK yang dipimpin oleh paman Gibran, Anwar Usman, meloloskan salah satu petisi. Dalam peraturan terbaru, seseorang berusia di bawah 40 tahun boleh maju dalam pilpres asalkan dia pernah terpilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah.

Beberapa bulan sebelum putusan ini, para politisi pendukung Prabowo untuk maju jadi presiden telah meminta Gibran untuk mendampinginya. Keputusan MK tidak ayal menuai kecurigaan publik, apalagi hakim ketua adalah paman Gibran sendiri, adik ipar Jokowi.

Pada 22 Oktober 2023, Prabowo secara resmi mengumumkan Gibran menjadi cawapresnya. Ketidakpuasan publik semakin menjadi. Survei Kompas sehari setelah pengumuman Prabowo menunjukkan 60,7 persen respoden menganggap keikutsertaan Gibran adalah bentuk politik dinasti.

Aksi protes digelar di banyak tempat di Indonesia, menentang keputusan yang disebut melanggengkan dinasti politik Jokowi. Keputusan MK itu juga dinyatakan sebagai pelanggaran etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada 8 November 2023, berujung dicopotnya Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Namun keputusan MK sebelumnya telah final dan mengikat, tak bisa diubah lagi.

"Dengan keputusan (MK) ini, secara langsung membangkitkan kembali nilai-nilai Orde Baru yang dulu kita lawan," kata Muhamad Kholi, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, merujuk kepada rezim otoriter Presiden Soeharto.

"Ini adalah awal dari nepotisme dan kita semua menentang kebijakan ini karena telah menodai demokrasi Indonesia," lanjut dia.

DEMI MELANJUTKAN KEBIJAKAN

Yoes mengatakan bahwa pembangunan dinasti politik dimaksudkan untuk mempertahankan pengaruh Jokowi dan memastikan kebijakan-kebijakan kunci di pemerintahannya tetap berlanjut setelah dia tidak lagi berkuasa. Salah satu yang paling vital adalah pemindahan ibukota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan.

"Saya kira Jokowi bukan tipe orang yang ingin memperkaya diri sendiri, tapi dia ingin melanjutkan warisannya, yang belum juga stabil," kata Yoes. 

Dominique Nicky Fahrizal, pengamat dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan bahwa peran Jokowi pasca-pemilu akan terbatas. Jika Prabowo menang, Prabowo-lah yang akan memegang "kekuatan eksekutif penuh".

"Kemenangan Prabowo akan memberikannya kewenangan penuh, dan kelanjutan warisan Jokowi tergantung dia," kata Nicky.

Melanjutkan warisan Jokowi adalah hal yang kerap digaungkan oleh Prabowo dalam kampanyenya. Hal inilah yang kemudian membuat Prabowo memuncaki berbagai jajak pendapat jelang pemilu, yang oleh banyak orang disebut sebagai "Jokowi effect".

"Bukan Projo atau Gibran yang punya efek besar (pada elektabilitas Prabowo). Jokowi-lah yang memberikan efek besar," kata Handoko, sekretaris jenderal Projo, jaringan relawan pendukung Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019.

Yoes dari Atma Jaya mengatakan bahwa Jokowi telah secara efektif membangun "dinasti demokrasi" dan akan terus memberikan pengaruhnya di Indonesia. 

"Kita harus melihat bahwa saat ini ada poros baru dalam politik Indonesia, dan itu adalah keluarga Jokowi. Mereka akan berpengaruh setidaknya untuk lima hingga 10 tahun ke depan," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya waktu sampai 20 Maret mendatang untuk mengumumkan hasil penghitungan resmi. Jika Prabowo dinyatakan menang pemilu, Yoes mengatakan bahwa Gibran akan menggunakannya sebagai "batu loncatan" untuk maju menjadi capres pada pemilu 2029.

"Beberapa orang mengatakan Prabowo hanya dapat bertahan satu periode. Apakah pada 2029 Gibran akan menjadi wakil presiden lagi, atau Gibran akan putus hubungan dengan Prabowo," kata dia.

"Singkatnya, tujuan akhir Gibran adalah menjadi presiden, bukan wakil presiden."