Terjerat kasus dugaan korupsi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mundur

JAKARTA: Menteri pertanian Indonesia pada Kamis (5 Okt) mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo di tengah penyelidikan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret namanya.

Pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo dilakukan setelah KPK menemukan uang miliaran rupiah dalam penggeledahan di kementerian dan kediamannya.

KPK belum menjelaskan secara detail kasus tersebut atau secara resmi mengumumkan Syahrul sebagai tersangka, namun ada tiga cluster korupsi yang tengah diselidiki, yakni pemerasan, menerima gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Syahrul menyampaikan surat pengunduran diri sehari setelah dia kembali ke Indonesia. Sebelumnya dia tidak bisa dikontak dalam kunjungan kerja ke Eropa.

Seharusnya dia sudah kembali ke Indonesia pada 1 Oktober, namun baru pulang pada 4 Oktober.

Dalam pernyataan sebelumnya, pemerintah Indonesia mengatakan tidak ada informasi soal keberadaan Syahrul. Kantor dan rekan kerja juga dilaporkan tidak bisa mengontaknya sejak 30 September, di tanggal berakhirnya kunjungan kerja tersebut.

"Soal dia (Syahrul) ada di mana sekarang, kami (Pemerintah) tidak tahu juga," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD di Istana Presiden, Jakarta.

"Maksud saya, kalau kesulitan, misalnya pengusutan barang-barang yang dirampas, diduga dimusnahkan, senjata api, dan sebagainya, ya, kami fasilitasi untuk segera diselesaikan. Kami bantu. Itu kewajiban Pemerintah. Tetapi, soal dia ada di mana sekarang, kami tidak tahu juga."

Mahfud mengatakan bahwa KPK memiliki metode sendiri untuk menemukan Syahrul, dan tidak mudah bagi tokoh masyarakat seperti seorang menteri untuk tidak dikenali publik.

Dia juga membantah adanya kecurigaan bahwa Syahrul mencoba untuk lari dari penyelidikan kasus korupsi, karena status hukumnya sendiri masih belum jelas.

Syahrul akhirnya pulang ke Indonesia pada Rabu. Dia dilaporkan terlambat pulang karena memiliki masalah prostat dan harus menjalani pengobatan terlebih dulu, seperti disampaikan oleh anggota partainya yang dikutip oleh CNN Indonesia.

Pada Kamis, sehari setelah kepulangannya, dia diinterogasi oleh polisi selama tiga jam terkait keterlibatannya dalam kasus korupsi.

Berbicara kepada wartawan usai interogasi tersebut, Syahrul mengaku berada di Eropa untuk kunjungan kerja ketika penyelidikan kasus korupsi ini dilakukan.

"Saya dalam proses melakukan kerja resmi atas nama negara, satu hari setelah datang (ke Indonesia) langsung dihadapkan dengan masalah.

"Perjalanan saya untuk kepentingan rakyat, 280 juta orang harus saya kasih makan, dan saya sudah kerja," kata Syahrul.

"Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya selalu siap menghadapi secara serius." 

Jika telah resmi dinyatakan tersangka, maka Syahrul akan menjadi menteri keenam di kabinet Presiden Jokowi yang terlibat korupsi.

Kasus kali ini mencuat di tengah spekulasi apakah tuduhan korupsi terhadap Syahrul dan mantan menteri sebelumnya bermotifkan politik.

Sebelumnya Mei lalu, penyidik Kejaksaan Agung menahan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate atas tuduhan korupsi proyek menara telekomunikasi.

Baik Syahrul dan Plate adalah anggota Partai Nasional Demokrat atau NasDem, yang membelot dari koalisi Presiden Jokowi untuk mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden Presiden pada pemilu Februari tahun depan.

Jokowi, tidak bisa kembali mencalonkan diri menjadi presiden karena sudah menjabat selama dua periode. Namun partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), telah mengajukan sosok yang cukup populer, yaitu Ganjar Pranowo.

Pengamat politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, mengatakan berbagai kasus yang menerpa politisi NasDem memiliki penetapan waktu yang mencurigakan.

"Mudah sekali seseorang untuk menarik kesimpulan," kata dia.

Namun Feri Amsari, pengamat hukum dari Universitas Andalas, mengatakan kasus terhadap Syahrul adalah sah, tidak peduli apakah dipolitisir atau tidak.

KPK sendiri telah membantah ada politisasi dalam kasus Syahrul.

Laporan tambahan oleh Denny Armandhanu.

Baca artikel ini dalam bahasa Inggris di sini.