Pemilu 2024: Berperan ganda sebagai menhan dan capres, Prabowo berpotensi menyalahgunakan wewenang

JAKARTA: Selepas makan siang pada 4 Januari lalu, Prabowo Subianto tiba di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta setelah sebelumnya menjalani tugas sebagai menteri pertahanan. Di tempat itu, para jurnalis senior dan pemimpin redaksi telah siap mendengarkan rencana program-program Prabowo dan komitmennya terhadap kebebasan berbicara dan pers di Indonesia.

"Saya diundang sebagai calon presiden, kan?" kata calon presiden yang akan mengikuti pemilihan presiden 14 Februari mendatang ini kepada ketua PWI, Hendry Bangun. Pensiunan jenderal militer berusia 72 tahun itu lantas meminta ajudannya melepaskan pin yang sudah seharian tersemat di kemeja putih lengan panjangnya.

Pin merah putih dengan lambang kementerian pertahanan itu seakan menjadi pembeda antara Prabowo yang seorang pejabat tinggi negara, dengan Prabowo yang sedang mengincar kursi orang nomor satu di Indonesia, negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Bukan kali ini saja Prabowo harus berganti peran di hari yang sama.

Pada 27 Desember lalu, pagi harinya Prabowo sebagai capres menemui para pendukungnya di Bandung, Jawa Barat. Malamnya, dia terbang 560km jauhnya ke Surabaya, Jawa Timur, untuk menghadiri perayaan Natal sebagai menhan dengan Presiden Joko Widodo dan anggota kabinet lainnya.

Sehari sebelumnya, Prabowo menghadiri peringatan bencana Tsunami Samudera Hindia di Banda Aceh sebagai menhan sebelum berganti peran sebagai capres di sore hari dengan bertemu para pendukungnya di kota yang sama.

Para pengamat dan aktivis mengaku khawatir pada 'gonta-ganti baju' yang kerap terjadi ini. Kepada CNA, mereka mengatakan tindakan itu berisiko memunculkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara demi keuntungan politik.

Menurut pengamat, Indonesia seharusnya kembali seperti dulu, yaitu memberhentikan menteri dan pejabat tinggi negara lainnya yang menjadi capres dalam pemilu.

KAMPANYE YANG TIDAK EFEKTIF

Ini adalah kali pertama di Indonesia menteri yang sedang menjabat diperbolehkan menjadi capres tanpa perlu mengundurkan diri.

Pengamat mengatakan, pergantian peran antara menhan dan capres ini malah membuat Prabowo tidak bisa berkampanye lebih jauh dan luas. Prabowo, ujar pengamat, tidak mampu memperluas basis pendukungnya karena hal ini. 

Rivalnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah mantan gubernur yang masing-masing telah berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Sehingga mereka bisa dengan leluasa berkampanye kapan pun dan di mana pun.

Dengan keleluasaan itu, Anies dan Ganjar telah berkunjung ke pelbagai pelosok Nusantara, bahkan terkadang menyambangi kota-kota kecil dan desa-desa terpencil. Mereka juga jadi bisa memperbanyak agenda selama kunjungan ke provinsi tertentu dan melakukan lebih banyak interaksi dengan para pendukung.

Sementara Prabowo, tidak bisa terlalu sering berkampanye ke luar Jakarta atau bepergian ke daerah-daerah yang memakan waktu berjam-jam perjalanan dari ibu kota karena masih bertugas sebagai menteri.

Namun jika mendapati ada waktu lowong untuk mengunjungi daerah-daerah jauh, Prabowo biasanya akan menyambangi dua atau tiga provinsi dalam satu hari. Hal ini membuatnya hanya memiliki sedikit waktu berinteraksi dengan pendukungnya.

Keterbatasan waktu ini membuat Prabowo cenderung melakukan kampanye besar di dalam stadion olahraga atau balairung hotel.

Jadwal Prabowo juga sulit diterka, sehingga menyulitkan para wartawan yang ingin meliput kampanyenya. Sudah jadi hal biasa jika jadwal Prabowo baru dikonfirmasi di menit-menit terakhir lantaran tim kampanyenya mesti berkoordinasi dulu soal keberadaannya dengan kementerian pertahanan.

Ini adalah kali ketiga Prabowo mengincar jabatan presiden. Bedanya, pada pemilu 2014 dan 2019 lalu, dia tidak sedang mengemban jabatan publik.

Ketika itu, Prabowo bisa melakukan perjalanan yang lebih jauh untuk berkampanye dan memiliki lebih banyak waktu bercengkerama dengan pendukungnya. Saat itu dia juga lebih mudah dijangkau wartawan, dengan seringkali menyanggupi permintaan wawancara dan mengadakan konferensi pers untuk awak media.

Dalam dua pemilu sebelumnya, Prabowo kalah dari Joko Widodo yang saat ini merupakan presiden petahana.

Jokowi dibatasi konstitusi untuk bisa maju menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Sementara Prabowo kini memimpin jajak pendapat oleh berbagai lembaga survei dengan tingkat popularitas lebih dari 45 persen.

Pengamat menilai, hasil jajak pendapat itu bisa jadi karena Prabowo adalah capres yang paling berpengalaman dan dikenali dalam pilpres kali ini. Dia juga masih memiliki basis dukungan yang telah dibangunnya sejak 2014. Selain itu kini Prabowo didampingi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.

Gibran memiliki peran yang lebih aktif dalam berkampanye dengan menyambangi pesantren-pesantren di sudut timur pulau Jawa atau bertemu dengan raja-raja adat di kepulauan Maluku.

Karena tugas sebagai menteri membatasinya untuk bisa berkampanye dengan intensif seperti dua capres lainnya, popularitas Prabowo tidak mengalami peningkatan.

"Empat puluh lima persen sama seperti suara yang dia dapatkan pada 2019, ketika masih bersaing dengan Jokowi. Kenyataan bahwa dia tidak bisa memanfaatkan sepenuhnya kebersamaan dengan putra Jokowi menandakan ada sesuatu yang salah dalam kampanyenya," kata Hendri Satrio, pengamat politik dari Universitas Paramadina kepada CNA.

FENOMENA BARU

Pada pemilu sebelumnya, undang-undang menyebutkan bahwa menteri atau pejabat tinggi setingkat menteri harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Presiden petahana, wakil presiden, anggota parlemen, gubernur dan walikota dikecualikan dari peraturan ini karena posisi mereka dianggap terlalu strategis bagi negara, provinsi atau kota.

Sebelumnya sudah pernah ada empat menteri yang mengundurkan diri untuk maju sebagai capres atau cawapres, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu 2004 ketika dia menjabat menteri koordinator sosial, hukum dan keamanan. SBY memenangi dua kali pemilu dan menjabat presiden keenam Indonesia hingga 2014.  

Sementara Prabowo, kalah dua kali dari Jokowi dan akhirnya bergabung di kabinet pemerintahan dengan menjadi menteri pertahanan sejak 2019.

Partai politik yang mendukung Prabowo untuk maju sebagai capres - Partai Garuda - pada 2022 melancarkan petisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar mencabut aturan yang mengharuskan pejabat tinggi pemerintah mengundurkan diri jika berpartisipasi dalam pilpres.

Pada 31 Oktober 2022, MK yang ketika itu diketuai adik ipar Jokowi, Profesor Anwar Usman, mengabulkannya dan membatalkan undang-undang yang memuat persyaratan tersebut.

Setahun kemudian, MK juga membatalkan persyaratan bahwa capres atau cawapres harus setidaknya berusia 40 tahun. Keputusan ini memuluskan jalan Prabowo untuk memilih Gibran, 36, untuk menjadi pendampingnya dalam pilpres.

Permintaan pembatalan persyaratan batas usia tersebut juga diajukan oleh dua partai pendukung Prabowo, yaitu Partai Garuda dan partai Solidaritas Indonesia (PSI). Adik Gibran, Kaesang Pangarep, adalah ketua PSI.

Selain Prabowo, keputusan MK soal jabatan menteri sekaligus capres-cawapres juga menguntungkan Mahfud MD, mantan menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, yang belum lama ini mengundurkan diri dari jabatannya di kabinet. Mahfud mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. 

Namun, keduanya tetap harus mengajukan cuti kepada presiden jika ingin keluar berkampanye. 

Pada November tahun lalu, peraturan pemerintah yang dikeluarkan Jokowi memperbolehkan menteri aktif dan kepala daerah yang menjadi capres-cawapres untuk mengambil cuti satu hari per minggu.

Persyaratan mengundurkan diri masih berlaku untuk polisi dan personel militer aktif serta para pejabat BUMN. 

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati menekankan bahwa MK seharusnya tidak mencabut syarat pengunduran diri tersebut.

"Hal ini bisa berujung pada penyalahgunaan wewenang dan sumber daya negara," kata dia kepada CNA.

Selain Prabowo, Gibran juga banyak dikritik. Para pemimpin partai politik di Surakarta meminta dia mengundurkan diri sebagai walikota karena terlalu sering absen untuk berkampanye.

KRITIKAN TERHADAP PRABOWO

Sebelum akhirnya mengundurkan diri pada 1 Februari lalu, Mahfud telah berjanji hanya berkampanye pada Jumat, Sabtu dan Minggu, sementara hari-hari lain dalam sepekan digunakannya bertugas sebagai menteri. Pengaturan ini, kata dia, memudahkan masyarakat untuk bisa membedakan kapan dia bertindak sebagai pejabat negara dan calon wakil presiden.

Namun pengaturan serupa tidak dilakukan oleh Prabowo. Akibatnya, bermunculan kritikan yang mengatakan Prabowo menggunakan posisinya sebagai menhan untuk keuntungan politik.

Pada 2 Januari lalu, Prabowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena membagikan bantuan langsung tunai kepada para pendukungnya di Cilincing, Jakarta Utara. Tim legal Prabowo berdalih, tindakan itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai menhan dan kunjungan tersebut adalah bagian dari program kemhan untuk membantu warga yang membutuhkan dana renovasi rumah.

Julius Ibrani, ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), mempertanyakan apa hubungannya antara program renovasi rumah dengan tugas Prabowo sebagai menteri pertahanan.

"Mengapa anggaran pertahanan kita digunakan untuk proyek yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan negara?" kata Julius.

Julius mengatakan, beberapa lembaga swadaya masyarakat dan organisasi pengawasan lainnya telah mencatat adanya beberapa program kemhan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan menjelang pilpres, seperti program sumber air bersih di desa-desa pelosok Jawa Barat.

"Ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan kampanye terselubung yang melibatkan Prabowo Subianto," kata dia.

Tim kampanye Prabowo membantah menhan telah menyalahgunakan wewenang, mengatakan bahwa berbagai tuduhan itu tidak ada yang dipermasalahkan oleh Bawaslu.

"Kemana pun dia pergi, (Prabowo) menjelaskan kepada masyarakat apakah dia datang sebagai capres atau sebagai menteri," kata Budiman Sujatmiko, penasehat tim kampanye Prabowo, kepada CNA.

Caption: Calon presiden Indonesia Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada para pendukungnya dari dalam mobil saat berkampanye di Bogor, Jawa Barat. (Foto: CNA/Wisnu Agung Prasetyo)

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengakui keputusan MK yang membatalkan peraturan pengunduran menteri telah membuat timnya memiliki pekerjaan tambahan, dan itu tidak mudah.

"Kami selalu waspada agar tidak ada yang melanggar hukum," kata Rahmat saat dihubungi CNA.

Hendri dari Universitas Paramadina mengatakan Bawaslu juga mesti mengawasi para menteri aktif yang menjadi bagian dari tim kampanye Prabowo dan Ganjar.

"Ada peningkatan program bantuan sosial seiring dengan semakin dekatnya pemilu. Apakah ini benar-benar program pemerintah yang sah atau jual beli suara yang terselubung?" kata dia.

Ada lima menteri dan wakil menteri aktif yang tergabung dalam tim kampanye Prabowo, termasuk di dalamnya menteri koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri perdagangan Zulkifli Hasan.

Sementara di kubu Ganjar ada satu menteri dan satu wakil menteri aktif, yaitu Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dan wakilnya Angela Tanoesudibjo.

Kepada CNA, Khoirunnisa dari Perludem mengatakan bahwa secara etika, menteri yang menjadi capres - begitu juga para menteri di tim kampanye mereka - harus mengundurkan diri meski tidak diwajibkan lagi oleh undang-undang.

"(Mundur) adalah satu-satunya cara menghindari konflik kepentingan dan kecurigaan publik," kata dia.

"Pemilu bukan sekadar soal hasil, tapi juga prosesnya. Jika prosesnya dipertanyakan, maka akan berdampak pada penerimaan publik terhadap hasil pemilu."

Baca artikel ini dalam bahasa Inggris di sini.