Rencana mempekerjakan pengawas asing untuk pembangunan IKN menuai kritikan

JAKARTA: Di tengah upaya Indonesia mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), rencana pemerintah mempekerjakan pengawas asing untuk megaproyek tersebut menuai kritikan dari banyak pihak.

Awal bulan ini di DPR, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa mempekerjakan pengawas asing diperlukan untuk memastikan IKN siap ditempati pada Agustus tahun depan.

Presiden Indonesia Joko Widodo sebelumnya telah menetapkan target pembukaan IKN sebagai ibu kota baru pada Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2024.

"Kita berharap, bukan berharap malah, tapi harus, 17 Agustus tahun depan kita ada acara di sana," kata Luhut.

“Oleh karena itu, saya lapor ke Presiden, terpaksa pengawas itu - mohon maaf dengan segala hormat - pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jadi jangan Istana Presiden jadi, tapi kualitasnya tidak bagus."

Komentar Luhur menuai kritikan, termasuk dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai berkuasa dengan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu anggotanya.

Luhut tetap bersikeras pada rencananya mempekerjakan pengawas asing. Pengamat mengatakan, seharusnya Luhut mempertimbangkan anggaran pembangunan IKN yang membengkak ketika ingin mempekerjakan tenaga asing.

DINILAI MERENDAHKAN KEMAMPUAN BANGSA SENDIRI

Menyusul pengumuman oleh Luhut bahwa pemerintah berencana menyewa pengawas asing, politisi PDI-P Nusyirwan Soejono mengatakan profesionalisme para pekerja dari Indonesia seharusnya jangan dianggap remeh. 

"Terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri, apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing," kata Nusyirwan yang menjabat Ketua DPP PDI-P bidang industri, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Dia menambahkan, IKN akan menjadi ibu kota negara yang baru sehingga ada aspek-aspek keamanan terkait bangunan-bangunan penting - seperti Istana Presiden - yang sebaiknya ditangani oleh tenaga kerja Indonesia.

Pembangunan IKN di Kalimantan akan diselesaikan dalam beberapa tahapan.

Tahap pertama adalah pembangunan Istana Presiden, serta beberapa gedung kementerian dan infrastruktur dasar seperti jalan dan perumahan yang ditargetkan rampung pada 2024, tahun terakhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi.

Tahap terakhir pembangunan IKN dijadwalkan tuntas pada peringatan satu abad kemerdekaan Indonesia di tahun 2045. IKN nantinya akan terhubung dengan kota-kota sekitarnya seperti Balikpapan dan Samarinda.

Pada 12 Juni lalu, Luhut mempertahankan pendiriannya untuk tetap menggunakan pengawas asing, dan mengatakan bahwa kualitas pekerja Indonesia sudah baik, tapi mereka harus bisa belajar dari para profesional yang lebih ahli. 

"Tidak perlu malu, tidak perlu rendah diri. Tapi kalau enggak bisa, ya kita belajar."

"Berapa lama? Mungkin enam bulan, mungkin setahun. Sehingga kualitas bangunan kita bermutu," kata dia.

Dalam tanggapannya, Presiden Jokowi mengaku pernah diimbau menggunakan pengawas asing untuk mempercepat konstruksi ibu kota baru.

"Kalau hanya satu, dua, yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi, sehingga hasilnya, kualitasnya, menjadi baik, kenapa tidak," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

PEMBENGKAKAN ANGGARAN HARUS DIPERTIMBANGKAN

Menurut Mohammad Faisal, direktur eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, lembaga riset ekonomi, pembangunan dan kebijakan publik di regional, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dari sisi anggaran ketika ingin menyewa pengawas asing, terutama karena konstruksi IKN menggunakan uang negara.

Akhir Mei lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IKN tahap pertama sudah tuntas 30 persen.

Total biaya pembangunannya diperkirakan sudah mencapai Rp466 triliun. Sejauh ini, anggaran untuk ibu kota baru berasal dari kas negara.

"Di luar perkara kualitas, apa yang lebih murah? Kalau menggunakan tenaga asing dengan standar internasional, otomatis harganya lebih tinggi dibanding tenaga kerja domestik," kata Faisal.

"Apakah anggarannya sepadan, bahkan jika kualitasnya bagus? Apakah tidak bisa dilakukan oleh ahli dari dalam negeri dengan gaji yang lebih rendah? Karena ada keterbatasan anggaran, terutama karena pembangunan IKN saat ini masih mengandalkan uang negara."

Pakar kebijakan politik dari Universitas Trisakti, Trubus Rohadiansyah, mengatakan seharusnya pemerintah memanfaatkan keahlian pekerja lokal ketimbang bergantung pada pekerja asing.

"Karena menggunakan anggaran negara, pemerintah seharusnya menggunakan pekerja lokal di saat angka pengangguran sedang tinggi," kata dia, sembari menekankan bahwa anggaran negara berasal dari pajak rakyat.

"Jika tidak, hal ini akan menyebabkan konflik di tengah masyarakat ... dan bisa menjurus ke isu politik, terutama menjelang pemilu 2024."

Trubus juga meyakini potensi munculnya konflik antara pengawas asing dan para pekerja lokal -  yang sampai saat ini masih merupakan satu-satunya pihak yang mengerjakan pembangunan IKN.

"Potensi itu tinggi, terutama jika terjadi kecemburuan sosial," kata dia.

"Kehadiran orang asing tidak akan membuat warga di sana senang, mereka juga akan merasa iri."

Sibukdin, ketua adat suku Paser Balik di Kabupaten Penajam Utara tempat IKN berdiri, sudah mendengar rencana menyewa tenaga asing untuk mengawasi pembangunan ibu kota baru.

Kepada CNA, dia mengaku menentang rencana tersebut.

"Saya berharap rencana itu tidak jadi, karena bisa menyebabkan masalah. Karena ada banyak orang Indonesia yang bisa jadi pengawas. Suku asli atau orang Kalimantan bisa demo menentang rencana itu," kata dia.

Sibukdin mengatakan suku asli Kalimantan sudah merasa tersisihkan karena mereka tidak dilibatkan, atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan dari pembangunan IKN.

"Kami suku asli belum merasakan keuntungan apa-apa," kata dia.

PEMBANGUNAN IKN ADALAH PEKERJAAN LUAR BIASA

Selain kemampuan dan keahlian orang Indonesia dalam menyelesaikan IKN yang dipertanyakan, kekhawatiran juga muncul jika para pekerja asing mengetahui secara langsung denah dari bangunan-bangunan penting.

Ichsan Malik, dosen damai dan resolusi konflik di Universitas Pertahanan Indonesia, mengatakan kepada CNA bahwa tidak boleh ada masalah terkait keamanan di ibu kota baru.

"Untuk pembangunannya, haruslah oleh orang Indonesia, karena kita bicara bangunan istana negara, yang memiliki jalur khusus untuk evakuasi dan keamanan. Tapi untuk pengawasannya, saya kira, bisa dilakukan oleh tenaga asing."

Sementara itu, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, sekretaris otorita Ibu Kota Nusantara, mengatakan setiap ahli profesional yang bekerja untuk megaproyek tersebut telah terikat dengan kontrak.

Klausul perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para pekerja mengatur bahwa semua hal yang sedang mereka kerjakan tidak boleh diungkapkan ke pihak-pihak yang tidak terkait, kata Achmad.

Karena itulah, Achmad tidak khawatir soal masalah keamanan.

"Soal membocorkan rahasia, jangankan orang asing, orang Indonesia pun bisa melakukannya jika mereka merasa tidak ada ikatan, larangan, atau sanksi berat, atau jika mereka punya niat buruk," kata Achmad.

"Membocorkan rahasia tidak tergantung pada kewarganegaraan seseorang, tetapi kepada peraturan dan kesempatan yang ada."

Dia juga menambahkan bahwa ibu kota baru adalah "pekerjaan luar biasa" yang dirancang menggunakan teknologi canggih.

"Jadi, siapa yang memiliki teknologi canggih ini? Siapa yang bisa mengawasinya? Harus ada kombinasi," kata Achmad.

"Saya kira tidak semua pengawasnya harus orang asing, tidak. Harus ada orang Indonesia juga, entah untuk menyeimbangkan atau memastikan adanya transfer pengetahuan."

Baca artikel ini dalam Bahasa Inggris. 

Baca juga artikel Bahasa Indonesia ini mengenai dokter yang rela dibayar dengan sampah botol plastik demi membantu pasien yang kurang mampu.

Ikuti CNA di Facebook dan Twitter untuk lebih banyak artikel.