Pengamat: Kereta cepat kemungkinan tidak akan menguntungkan Indonesia

SINGAPURA: Pengamat menilai kereta cepat Indonesia, sebuah proyek bernilai miliaran dolar yang disokong China, kemungkinan tidak akan menguntungkan. Beberapa alasan di antaranya karena lokasi stasiun yang terlalu jauh dan ongkos perawatan yang tinggi di masa mendatang.

Indonesia secara resmi meluncurkan kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut pada Senin lalu (2 Okt). Kereta berkapasitas 600 penumpang yang mampu mencapai kecepatan hingga 350km/jam itu hanya butuh 45 menit untuk mencapai Bandung dari Jakarta.

Proyek ini memerlukan perencanaan jangka panjang, kata Dr Siwage Dharma Negara, peneliti senior dan koordinator program Studi Indonesia di ISEAS-Yusof Ishak Institute. 

"Tidak mudah, karena banyak moda transportasi kompetitor untuk perjalanan dari Jakarta ke Bandung, dan kereta cepat harus bersaing dengan mereka."

DIBANGUN DENGAN DANA LEBIH DARI RP112 TRILIUN 

Kereta cepat buatan China yang dinamakan "Whoosh" ini adalah bagian dari proyek infrastruktur Belt and Road Initiatives milik pemerintah Beijing.

Dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan gabungan China-Indonesia yang terdiri dari empat perusahaan Indonesia dan China Railway International, konstruksi rel kereta cepat ini memakan biaya lebih dari Rp112 triliun.

"Demi mengubah kebiasaan masyarakat, pemerintah perlu memberikan semacam insentif termasuk menetapkan tarif yang tepat untuk kereta cepat," kata Dr Negara kepada CNA.

Harga tiket belum difinalisasi. Uji coba gratis kereta cepat, yang telah berlangsung sejak pekan kedua September, akan diperpanjang dan tarif akan mulai diberlakukan pada pertengahan Oktober.

Menurut berbagai laporan, harga tiket akan berkisar antara Rp250.000 hingga Rp300.000. Tapi pengamat meyakini, harga tiketnya akan terus naik seiring waktu.

"Memastikan harga tiketnya terjangkau memang penting, tapi di waktu yang sama, operator juga harus memastikan cost recovery (pengembalian biaya operasional) karena proyek ini cukup mahal," kata Dr Negara.

"Operator perlu memastikan bahwa mereka bisa menutupi biaya operasional dan perawatan kereta cepat, dan tentu saja, mereka tidak bisa bergantung pada subsidi pemerintah dalam jangka panjang. Pada akhirnya, proyek ini harus menghasilkan keuntungan."

MASALAH KEAMANAN DAN LOKASI

Selain itu ada kekhawatiran soal keamanan, imbuh Dr Negara.

"Jika pemerintah bisa memastikan bahwa operasional kereta ini dilakukan atau diimplementasikan dengan cara yang aman, maka masyarakat akan menjadi lebih yakin, lalu ke depannya kita akan melihat penumpang kereta ini akan bertambah."

Ada juga masalah lain yang berpotensi memengaruhi keuntungan dari kereta cepat Indonesia.

Para pengamat menyoroti bahwa empat stasiun kereta cepat berada di lokasi yang buruk.

Misalnya, penumpang yang ingin ke pusat kota Bandung masih harus menaiki kereta pengumpan dari stasiun Padalarang.

Achmad Sukarsono, direktur untuk analisa risiko global di perusahaan konsultan Control Risks, khawatir proyek kereta cepat ini tidak mampu menarik target pasar yang seharusnya, yaitu para komuter kelas-menengah dan eksekutif bisnis yang ingin melakukan perjalanan di hari kerja tanpa perlu harus bermalam.

Para komuter ini mungkin merasa bahwa kereta cepat bukanlah transportasi alternatif yang layak, kata Achmad kepada CNA.

"Keempat stasiun tersebut tidak ada yang berada di area komersial yang mudah dijangkau oleh para pengguna prioritas ini," kata dia.

"Jadi jika Indonesia gagal membangun koneksi yang nyaman antar stasiun ini, para pengguna utama (kereta cepat) akan lebih memilih tetap berkendara ke Bandung atau menggunakan mini shuttle bus.

"Walau akan menghabiskan lebih banyak waktu di perjalanan, tapi itu lebih nyaman bagi mereka yang tinggal dan bekerja di pusat kota Jakarta dan Bandung."

Para pengamat mengatakan aspek keuntungan ekonomi juga harus dipertimbangkan.

Di antaranya, kata Dr Negara, adalah penciptaan lapangan kerja, meningkatkan konektivitas transportasi, dan transfer teknologi.

"Pada akhirnya, proyek ini diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia," kata dia.

"Jadi, biaya dan keuntungan ekonominya harus dievaluasi dengan hati-hati, sebelum kita sampai pada kesimpulan apakah ini adalah jebakan utang atau bukan."

PENUNDAAN AKIBAT MASALAH KONSTRUKSI DAN COVID-19

Pengamat mengatakan hubugan bilateral Indonesia dan China akan semakin erat setelah rampungnya rel kereta cepat, terutama dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. 

Proyek kereta cepat awalnya dijadwalkan dapat beroperasi pada 2019, tapi tertunda karena berbagai masalah seperti pembuangan sampah, kerusakan pada rumah warga dan pandemi COVID-19.

"Meski awalnya banyak orang yang ragu proyek ini akan selesai, namun pada akhirnya walau dengan beberapa kali penundaan, rampung juga," kata Dr Negara.

"Tapi saya kira Indonesia juga perlu mendiversifikasi sumber investasi infrastruktur mereka, jangan hanya bergantung kepada China, dan juga mencari alternatif lainnya, karena akan ada banyak proyek-proyek besar."

Kesepakatan pembangunan rel kereta cepat ditandatangani pada Oktober 2015 setelah Indonesia memilih China daripada Jepang dalam tender yang ketat.

"China tidak mewajibkan jaminan dari pemerintah, sementara Jepang iya. Jadi China memberikan pilihan yang lebih menarik," kata Achmad, seraya menambahkan bahwa walau memilih investasi China, namun Indonesia tidak sepenuhnya bergantung kepada China.

"Mengapa Indonesia menyambut baik investasi China? Karena China memberikan hasilnya, sementara yang lainnya tidak. Tapi di waktu yang sama, perlu ada pengawasan yang sehat di Indonesia untuk mencegah terlalu ketergantungan atau membuat perekonomian jadi didominasi oleh sebuah negara."

Achmad menambahkan, gerakan sosial kerap terjadi di Indonesia dalam merespons investasi China yang membuat masyarakat "tidak nyaman".

"Selama ada checks and balances oleh kelompok-kelompok masyarakat, saya kira itu akan memberikan sinyal waspada kepada pemerintah Indonesia agar menjauhi perangkap utang atau terlalu tergantung pada sebuah negara," kata dia.

Presiden Indonesia Joko Widodo memuji cepatnya perjalanan antar dua kota berkat adanya proyek ini. Jokowi menyebutnya "simbol modernisasi transportasi massal".

WARISAN JOKOWI DAN BABAK SELANJUTNYA

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia telah membuat langkah besar dalam hal pembangunan infrastruktur. Jokowi yang menjabat sejak 2014, akan mengakhiri periode kedua dan terakhir kepemimpinannya tahun depan.

Indonesia akan menggelar pemilihan presiden pada Februari 2024.

Berbicara soal warisan Jokowi sebagai pemimpin, Achmad mengatakan: "Tidak bisa disangkal bahwa Jokowi telah membangun lebih banyak jalan, bandara, infrastruktur dibanding presiden Indonesia lainnya.

"Masalahnya sekarang apakah penggantinya dapat melanjutkan program-program dan kebijakannya, dan itu akan ditentukan oleh pemilu tahun depan. Dan itulah alasan mengapa Jokowi cukup aktif mencoba memengaruhi pemilu, melalui banyak kesepakatan di belakang layar."

Achmad menekankan bahwa proyek kereta cepat masih membutuhkan pengembangan.

"Perlu dikembangkan agar stasiun-stasiunnya menarik bagi pengguna. Dan saya dengar rencananya adalah mengembangkan stasiun-stasiun ini menjadi pusat perdagangan, pusat ekonomi," kata dia.

"Tapi ini adalah rencana besar yang memerlukan eksekusi menyeluruh dan eksekusi ini harus dilakukan oleh presiden berikutnya. Jokowi sangat berharap presiden berikutnya, penggantinya, dapat mengatasi tantangan ini."

Baca artikel ini dalam bahasa Inggris di sini.