Istana Garuda belum berdiri: Pembangunan yang lambat, satu dari sederet tantangan yang mengadang IKN

Ibu Kota Nusantara: Burung raksasa dengan sayap membentang yang terinspirasi dari makhluk mitologi Garuda, lambang negara Indonesia, seharusnya akan menjadi bentuk desain istana kepresidenan di ibu kota yang baru, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun Kamis lalu (17 Agustus), tepat setahun sebelum perpindahan pemerintah Indonesia ke ibu kota baru pada 2024, Garuda belum juga terlihat bentuknya, apalagi bentangan sayapnya.

Istana kepresidenan empat lantai yang akan menjadi bangunan tertinggi di kota seluas 256.000 hektar itu - empat kali lebih besar dari Jakarta dan tiga kali lipat Singapura - masih dalam pengerjaan, dan baru selesai sekitar 20 persen.

Akibat diburu waktu, ribuan pekerja konstruksi harus bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan istana dan beberapa bangunan lainnya.

Ketika CNA bertandang ke sana baru-baru ini, terlihat puluhan truk pengangkut barang melaju di atas jalanan yang baru disemen, menuju beberapa lokasi pembangunan di IKN yang terletak di tengah belantara hutan Kalimantan.

Dedaunan di hutan yang diselimuti debu menjadi bukti betapa ripuhnya upaya pembangunan di ibu kota masa depan Indonesia, yang digadang akan menjadi kota hijau dan pintar.

Ada kekhawatiran pemindahan ibu kota pada 17 Agustus tahun depan tidak dapat terpenuhi dan sesuai rencana, agenda peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Garuda juga terancam gagal. Kendati demikian, para pejabat setempat tetap optimistis.

"17 Agustus 2024, presiden dan beberapa tamu undangan akan merayakan (Hari Kemerdekaan Indonesia) di sana," kata Bambang Susantono, kepala Otorita IKN, pada sebuah acara di Jakarta, 10 Agustus lalu.

"Kami ingin menunjukkan bahwa IKN akan menggabungkan manusia, alam dan budaya. Jadi, ini akan menjadi kota yang pintar, hijau dan inklusif."

LIMA TAHAP RENCANA KONSTRUKSI

Pembangunan IKN dianggap perlu untuk menyelamatkan Jakarta yang kian padat penduduk dan terancam tenggelam, sekaligus untuk mengembangkan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Diperkirakan memakan biaya Rp466 triliun, IKN akan dibangun dalam lima tahapan.

Tahap pertama yang mencakup pembangunan istana, beberapa gedung kementerian dan infrastruktur dasar seperti jalan dan perumahan, dijadwalkan rampung pada 2024.

Tahapan terakhir pembangunan Nusantara dijadwalkan selesai bertepatan dengan peringatan 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045. Ibu kota baru ini nantinya akan terkoneksi dengan kota-kota sekitarnya seperti Balikpapan dan Samarinda.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pelaksana pembangunan IKN mengatakan tahap pertama baru selesai sekitar 38 persen.

"Ada banyak tantangan, seperti rantai pasokan, cuaca, dan yang lainnya," kata Danis Sumadilaga kepada CNA, Selasa pekan lalu. Danis adalah ketua satgas pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN.

Proyek IKN - yang kerap disebut akan menjadi peninggalan Presiden Joko Widodo sebelum habis masa jabatan tahun depan - juga menghadapi berbagai masalah.

Dalam kunjungan ke IKN, CNA menyaksikan bahwa penambangan ilegal yang merajalela menjadi masalah di bagian timur Kalimantan yang kaya sumber daya. Selain itu, pemerintah juga kesulitan mendapatkan investasi untuk pembangunan IKN.

MERAJALELANYA PENAMBANGAN ILEGAL

Pengumuman pemindahan ibu kota dari kota metropolitan Jakarta yang padat penduduk dan sarat polusi di pulau utama Indonesia, Jawa, ke wilayah perdesaan di timur Kalimantan disampaikan Presiden Jokowi pada Agustus 2019. Jokowi mengatakan, pemindahan itu mesti dilakukan.

"Mengapa harus dilakukan sekarang? Karena kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani," kata Jokowi.

Bulan ini berdasarkan pencatatan perusahaan teknologi pengukur kualitas udara asal Swiss, IQAir, Jakarta berada di puncak ranking kota paling berpolusi di dunia. Sejak Mei lalu, Jakarta sudah konsisten berada di 10 besar kota paling berpolusi.

Di tengah tuntutan warga Jakarta agar pemerintah mencari solusinya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa memindahkan ibu kota ke IKN adalah salah satu jawabannya.

Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai kota hijau, dengan klaim pemerintah bahwa lebih dari 75 persen wilayah kantor pemerintahan di IKN akan tetap rimbun pepohonan.

Namun bertolak belakang dengan prinsip-prinsip hijau, lembaga swadaya masyarakat Jaringan Advokasi Tambang JATAM mencatat ada setidaknya 160 lokasi pertambangan ilegal di Kalimantan Timur. Hampir 70 di antaranya terletak di pinggiran IKN.

Kebanyakan adalah pertambangan batu bara yang dianggap merusak lingkungan. JATAM juga mengatakan dalam 12 tahun terakhir ada lebih dari 40 insiden penambang tewas terperosok ke dalam lubang tambang.

"Masyarakat akan menderita karena pertambangan ilegal. Akan ada krisis berkepanjangan mulai dari banjir, longsor dan meningkatnya suhu udara, sehingga akan ada banyak titik api," kata Pradarma Rupang, salah satu penasihat di JATAM.

"Perekonomian masyarakat juga akan terpengaruh, karena beberapa pertambangan ada di lahan warga," lanjut dia.

Di sebagian wilayah Kalimantan, sudah jadi hal biasa jika warga setempat memiliki sebidang lahan lalu meninggalkannya tanpa diurus atau dimanfaatkan.

Pradarma mengatakan: "Para penambang ini menambang di lahan orang lain, yang mereka masuki tanpa sepengetahuan pemiliknya ... jadi pertambangan ilegal ini merugikan negara secara ekonomi dan lingkungan."

Mayoritas pasokan listrik di Indonesia berasal dari bahan bakar fosil, kebanyakan adalah batu bara. Kalimantan Timur adalah produsen besar batu bara, dan penambangan di wilayah itu didominasi oleh pertambangan batu bara. CNA meyaksikan sendiri beberapa pertambangan ilegal di hutan pinggiran IKN. Beberapa dari tambang itu bahkan berada di wilayah konservasi alam.

Pemerintah Indonesia juga sudah menyadarinya. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, sekretaris otorita Ibu Kota Nusantara, mengatakan mereka akan mengatasi masalah ini.

"Jika izin bisnis mereka masih berlaku, tapi dianggap tidak sesuai dengan pembangunan IKN, ketika nanti izin itu kedaluwarsa, maka mereka tidak akan bisa memperpanjangnya," kata dia.

"Jika ada aktivitas ilegal, penegakan hukum akan dilakukan otoritas dan aparat hukum di IKN."

Piatur Pangaribuan, dosen ilmu hukum di Universitas Balikpapan dan pengacara yang menangani kasus korupsi, mengatakan ini bukan masalah kecil.

Memiliki pandangan yang sama dengan Pradarma, Piatur mengatakan pertambangan ilegal sudah ada di sana selama setidaknya 15 tahun, dan sulit untuk menghentikannya karena biasanya melibatkan orang-orang dengan kuasa.

Piatur mengatakan: "Perlu adanya sinergi (antara berbagai lembaga). Kepala Kepolisian RI dan Mahkamah Agung harus menempatkan kepala polisi setempat yang pemberani, atau masalah ini tidak akan pernah selesai."

MASIH MENCARI INVESTOR

Masalah lainnya yang harus diselesaikan pemerintah adalah mencari investor, karena pembangunan IKN tahap pertama masih menggunakan anggaran negara.

Kepala otoritas IKN Bambang Susantono dalam kegiatan mempromosikan ibu kota baru kepada mahasiswa di Samarinda, enggan mengungkapkan berapa nilai investasi yang sudah masuk ke IKN.

"Mohon tunggu dua minggu lagi, sampai setelah hari kemerdekaan. Kami akan mengungkapkannya karena masih ada beberapa pembaruan.

"Ada beberapa perusahaan yang insyaallah akan berinvestasi," kata Bambang pada 7 Agustus lalu.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dalam kunjungan kenegaraan pertamanya ke Indonesia awal tahun ini, berjanji akan melakukan lebih banyak upaya yang positif dan agresif dalam membantu pembangunan IKN. Pasalnya, keberadaan IKN juga akan menguntungkan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia.

Tapi Achmad selaku sekretaris otorita IKN kepada CNA mengatakan, per awal Agustus belum ada satu pun negara yang sepakat memberikan komitmen untuk berinvestasi di ibu kota masa depan tersebut.  

Meski demikian, kata Achmad, sudah ada beberapa perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA) yang disepakati, seperti antara Otoritas IKN dengan Joe Green Pte Ltd dan State Power Investment Corporation (SPIC) dari Singapura.

"Kami belum bisa mengatakan itu komitmen 100 persen, tapi ketika seseorang menandatangani NDA dan melakukan studi kelayakan, itu artinya komitmennya sudah maju.

"Berinvestasi tidak seperti jualan gorengan di depan minimarket. Mereka harus melihat luas dan kontur lahan, serta teknik membuat fondasi bangunan. Ini adalah proses yang panjang," kata dia.

Awal Juni lalu, Jokowi mempromosikan IKN dalam pekan Ecosperity di Singapura. Kepada para pengusaha, dia meyakinkan bahwa siapa pun yang memimpin Indonesia nantinya akan fokus menjadikan Indonesia sebagai negara raksasa dan kuat di Asia.

"Jadi semuanya akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir, investasi Anda di Indonesia akan tetap aman," kata Jokowi.

Bhima Yudhistira, ekonom dari Center of Economic and Law Studies di Jakarta, mengatakan bahwa ketidakpastian politik adalah salah satu alasan kurangnya minat investasi.

Dia mengatakan bahwa bukanlah hal yang biasa jika hanya ada NDA dan surat pernyataan minat (letter of intent) di tahapan ini, ketika pemindahan ibu kota tinggal setahun lagi.

"Sejauh ini, investor ragu proyek IKN akan terus jalan karena undang-undang tentang IKN saat ini sedang direvisi, dan juga akan ada pemilu, jadi ada ketidakpastian tentang kebijakan.

"Jika presiden berikutnya ingin membangunnya, tapi cuma jadi istana untuk istirahat, lalu bagaimana? Jadi ada ketidakpastian. Dan ini adalah investasi jangka panjang, risikonya tinggi," kata Bhima.

Walau tantangan mengadang, ada orang-orang yang optimistis dan antusias dengan rencana pembangunan ibu kota baru.

Herawati, warga Jakarta yang mengunjungi IKN bersama menantunya yang tinggal di Balikpapan, sekitar 1,5 jam berkendara, mengatakan sangat menantikan perkembangan di ibu kota baru.

"Kami selalu memantau perkembangannya dari berita, tapi kami penasaran dan ingin melihat langsung, dan itu tujuan saya datang ke Balikpapan," kata Herawati, yang ditemui CNA di titik nol, situs geodesi IKN yang terbuka untuk masyarakat di akhir pekan.

"Dari pembangunannya dan pekerja yang bekerja siang dan malam, saya kira mereka akan bisa menyelesaikannya tepat waktu," kata Herawati.

Sementara itu, menantunya Susanti mengaku kagum dengan perkembangan yang ada.

"Saya rasa IKN akan selesai tepat waktu karena saya sudah bisa melihat gedung yang akan menjadi istana di masa depan." 

Baca artikel ini dalam Bahasa Inggris.

Baca juga artikel Bahasa Indonesia ini mengenai Jokowi yang memerintahkan penanganan polusi udara di Jabotabek yang terus memburuk.

Ikuti CNA di Facebook dan Twitter untuk lebih banyak artikel.