5 isu penting ini akan jadi sorotan utama dalam kampanye capres di Indonesia

JAKARTA: Dari soal pemenuhan kebutuhan hidup hingga persaingan geopolitik, para pengamat mengatakan ada beberapa isu yang akan disorot oleh para pemilih di Indonesia sebelum menentukan siapa presiden dan anggota parlemen baru pilihan mereka dalam pemilu 14 Februari mendatang.

Isu utama yang jadi sorotan adalah soal kondisi ekonomi. Masyarakat yang berjibaku dengan meningkatnya biaya hidup, angka pengangguran dan inflasi, ingin tahu bagaimana para calon presiden mengatasinya melalui kebijakan dan berbagai skema yang mereka tawarkan.

Isu lainnya yang harus dijawab para capres adalah soal upaya meningkatkan konektivitas di negara dengan lebih dari 17.000 pulau ini, demi pertumbuhan ekonomi.

Presiden Joko Widodo, yang tidak bisa maju jadi jadi capres karena kepemimpinan dibatasi konstitusi hanya dua periode, telah mendorong berbagai proyek infrastruktur di masanya. Para pemilih tentunya ingin tahu apakah proyek-proyek ini akan dilanjutkan pada pemerintahan yang baru nantinya.

Selama periode kampanye dari 28 November hingga 10 Februari mendatang, pengamat juga memprediksi para kandidat akan menggunakan politik identitas melalui retorika-retorika keagamaan dan ras demi memikat para pemilih. Pengamat khawatir, cara ini akan memecah belah masyarakat seperti pada pemilu sebelumnya.

Indonesia memiliki tiga pasang calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun depan. Sesuai nomor urut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pemilu Indonesia ini juga akan digelar di tengah persaingan geopolitis yang sengit di kawasan. Pemilih akan mengamati bagaimana calon pemimpin Indonesia berikutnya akan mengelola hubungan dengan Amerika Serikat, China dan kekuatan-kekuatan besar lainnya.

CNA mencatat ada lima isu panas yang menjadi sorotan utama dalam pemilu Indonesia tahun depan.

EKONOMI

Sebagai negara berkembang dengan populasi 270 juta orang, masalah ekonomi menjadi isu yang krusial dalam pemilu Indonesia mendatang.

"Tiga sorotan utama bagi pemilih masih tetap sama, yaitu (menghapuskan) kemiskinan, peluang kerja, dan inflasi," kata Kevin O'Rourke, pengamat dari Reformasi Information Services, lembaga konsultan politik yang berkantor di Jakarta.

Pandemi COVID-19 menghantam dengan keras pada 2020, menyebabkan Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi 2,07 persen pada tahun itu.

Namun kondisi berbalik pada 2021 ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,69 persen. Tahun lalu, Indonesia bahkan mencatatkan 5,31 persen, tertinggi dalam hampir sedekade terakhir.

Namun hingga perhitungan Maret tahun ini, dari 270 juta populasi Indonesia, 26 juta di antaranya masih menderita kemiskinan. Tingkat kemiskinan Indonesia sekitar 9 persen.

Beberapa bulan lalu, negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini mengalami kenaikan harga beras akibat gagal panen yang disebabkan kemarau panjang.

Presiden Jokowi, telah memeriksa pasar-pasar di seluruh Indonesia untuk memastikan pasokan beras cukup agar harga bisa ditekan.

Kenaikan harga besar memicu kenaikan inflasi. Tahun lalu, tingkat inflasi mencapai 5,51 persen. Pada 2021 hanya 1,87 persen.

Inflasi tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 3 persen, tapi kemungkinan akan lebih tinggi jika harga beras tidak membaik.

Harga beras, makanan pokok kebanyakan masyarakat Indonesia, dan biaya hidup lainnya tentu akan menjadi perhatian utama bagi masyarakat dalam memilih pemimpin mereka berikutnya.

Berdasarkan data KPU, ada sekitar 204,8 juta warga Indonesia yang memiliki hak pilih, menjadikan pemilu Februari mendatang sebagai pemilu satu-hari terbesar di dunia.

Lebih dari setengah jumlah pemilih berusia muda. Sehingga, cara menurunkan angka pengangguran akan menjadi topik yang diangkat para capres selama berkampanye.

"Jika berbicara soal pemilih muda, mereka jelas akan bertanya soal peluang mendapat kerja atau bahkan soal bekerja sebagai pekerja lepas," kata Aditya Perdana, pengamat politik dari Universitas Indonesia.

Tingkat pengangguran Indonesia tahun lalu adalah sekitar 5,86 persen, sementara tahun ini diprediksi sekitar 5 hingga 5,7 persen. Tahun lalu, Jokowi juga telah memprediksi angka yang sama.

INFRASTRUKTUR

Pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah infrastruktur, yang bertujuan menghubungkan nusantara dan mempercepat pertumbuhan.

Jokowi banyak dipuji karena telah membangun banyak jalan tol baru, pelabuhan dan bandara di seluruh Indonesia, tidak hanya di pulau Jawa.

Selama pemerintahannya, Jokowi telah meresmikan rel kereta pertama di Sulawesi pada tahun ini, rel kereta pertama di Kalimantan pada 2019, dan di tahun yang sama meresmikan jembatan terpanjang di Papua.

Namun beberapa proyek dianggap tidak sukses karena kurang menguntungkan masyarakat sekitar.

Misalnya Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat dan LRT Palembang di Sumatra Selatan.

Pengamat politik Arya Fernandes dari lembaga peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) meyakini bahwa presiden kedelapan Indonesia nantinya harus menghadapi masalah kekurangan infrastruktur yang sama dan kemampuan dalam membangunnya, termasuk soal pendanaan.

"Saya kira masalah terkait investasi dan infrastruktur dan dampaknya bagi pembangunan Indonesia akan terus menjadi bahan pembicaraan dalam pemilu kali ini," kata dia.

PROGRAM DAN KEBIJAKAN JOKOWI

Dengan masa kepemimpinan yang tinggal kurang dari setahun, Jokowi masih populer di negara demokrasi ketiga terbesar dunia ini.

Tingkat popularitasnya konsisten dalam sembilan tahun terakhir di angka sekitar 70 persen, sebuah reputasi yang hanya bisa diimpikan kebanyakan pemimpin dunia lainnya.

Berdasarkan jajak pendapat, kedekatan dengan Jokowi juga bisa meningkatkan popularitas seorang capres.

Oleh karena itu, apakah capres akan melanjutkan kebijakan dan program Jokowi akan menjadi sorotan dalam kampanye.

Program unggulan Jokowi adalah memindahkan ibu kota dari Jakarta yang padat dan terancam tenggelam ke daerah terpencil di Kalimantan bagian timur.

Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini akan diawasi dengan ketat oleh masyarakat.

Meski ibu kota Indonesia diperkirakan akan pindah tahun depan, namun penyelesaian Nusantara dijadwalkan pada 2045 ketika negara berusia 100 tahun.

"Nusantara jelas akan menjadi salah satu isu selama kampanye, soal bagaimana kandidat memandangnya, bagaimana mereka ingin membangunnya dan menarik investor," kata Aditya dari Universitas Indonesia.

Jokowi juga memiliki beberapa program kesejahteraan rakyat populer yang akan dilanjutkan atau dihentikan pemimpin berikutnya.

"Soal kelanjutan dana bantuan kesejahteraan sosial era Jokowi akan memberikan perubahan besar, dan kandidat mana yang akan melanjutkannya dengan efektif akan jadi sorotan," kata O'Rourke dari Reformasi Information Services.

Jokowi memiliki berbagai skema bantuan sosial, mulai dari pemberian uang tunai, terutama saat masa awal pandemi COVID-19, hingga bantuan sosial khusus untuk masyarakat miskin.

POLITIK IDENTITAS

Seberapa relijius penampilan kandidat atau siapa pemuka agama yang mendukungnya juga akan menjadi tema selama musim kampanye.

Pengamat meyakini bahwa identitas politik keagamaan, terutama Islam, akan memainkan peranan besar dalam pemilu di negara mayoritas Muslim terbesar dunia ini.

"Politik identitas masih akan jadi istilah yang ramai dibicarakan selama masa kampanye, entah sebagai sesuatu yang digunakan kandidat atau sebagai hal yang tidak diharapkan oleh para pemilih," kata Aditya.

Dalam pemilu presiden dan anggota legislatif sebelumnya pada 2019 antara Jokowi dan Prabowo Subianto -yang sekarang menjabat Menteri Pertahanan- politik identitas digunakan kendati keduanya sama-sama Muslim.

Politik identitas juga mencuat selama pemilihan Gubernur Jakarta pada 2017 dalam persaingan antara petahana Basuki Tjahaja Purnama yang beragama Kristen dengan Anies Baswedan yang keturunan Arab, yang sekarang menjadi capres.

Aditya menyebutkan, bahkan sebelum kampanye dimulai, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang maju menjadi capres, telah muncul di televisi nasional dalam tayangan video azan. Kemunculannya lantas membuat banyak orang bertanya-tanya.

Di tengah berbagai kritikan, Hary Tanoesoedibjo, pemilik stasiun televisi yang menayangkannya, mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan itu karena Ganjar memang seorang Muslim. Jadi, menurut dia, tidak masalah jika Ganjar muncul dalam tayangan azan. 

Sebagai catatan, Hary Tanoe adalah ketua umum Perindo, partai politik non-parlemen yang mendukung Ganjar menjadi capres.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan tayangan video azan itu tidak melanggar peraturan apa pun karena kampanye memang belum dimulai.

PERSAINGAN GEOPOLITIK

Jokowi mengakhiri kepemimpinannya setelah mengadakan berbagai ajang international tingkat tinggi.

Indonesia tahun ini mendapat giliran menjadi ketua Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan tahun lalu memegang presidensi G20.   

Meski adanya berbagai masalah yang belum terselesaikan di kedua perkumpulan tersebut, namun kepemimpinan Indonesia menuai pujian, terutama karena kondisi global saat ini yang kompleks akibat perang Rusia dengan Ukraina, kudeta militer di Myanmar, dan persaingan geopolitik antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan China.

Karena itulah, ketiga capres juga akan berbicara soal bagaimana Indonesia melanjutkan pendekatan non-blok ketika berurusan dengan berbagai permasalahan dunia.

Pembicaraan secara khusus adalah soal apakah Indonesia akan condong kepada China dalam urusan ekonomi atau meminta sokongan Amerika Serikat di tengah rivalitas sengit kedua negara.

Cara Indonesia menyikapi kondisi ini akan berdampak pada investasi, pertumbuhan ekonomi, dan mungkin kedaulatan negara di tengah maraknya pelanggaran batas wilayah oleh kapal-kapal China di Natuna.

"Isu pertama adalah Laut China Selatan, dan masalahnya jelas soal kedaulatan," kata Wawan Mas'udi, dekan fakultas sosial dan politik di Universitas Gadjah Madam, Yogyakarta.

Laut Natuna Utara yang masuk wilayah Indonesia terletak di tepian Laut China Selatan. Tapi beberapa tahun terakhir, kapal nelayan, patroli laut dan kapal perang China terlihat melaut di wilayah tersebut.

China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dan pemerintah Jakarta telah mencoba meredam situasi tersebut walau kritikan berdatangan, mengatakan bahwa Indonesia harus bersikap tegas terhadap negara pelanggar batas wilayah.

Wawan mengatakan bahwa perang di Ukraina, isu politik, ekonomi dan sosial Myanmar, serta perjuangan kemerdekaan Palestina adalah tema-tema yang akan banyak disinggung oleh para capres.

"Soal kebijakan luar negeri dan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik saat ini masih sangat penting. 

"Ini adalah topik-topik yang harus dikuasai oleh para capres untuk memenangi pemilu," pungkas Wawan.

Baca artikel ini dalam bahasa Inggris di sini.